Pemerintah Diminta Buka Opsi PJJ jika Terjadi Lonjakan Covid-19

05-01-2022 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo. Foto: Dok/Man

 

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah untuk membuka kembali opsi bagi murid sekolah untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) jika terjadi lonjakan kasus Covid-19. Hal ini terkait kebijakan pemerintah yang mewajibkan murid sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, sehingga tidak lagi memberi opsi bagi orang tua yang ingin anaknya mengikuti PJJ.

 

"Kalau terjadi lonjakan mengkhawatirkan saya kira dinas setempat segera mengambil langkah untuk menghentikan sementara dan secara nasional bisa jadi opsi dibuka online kembali,” kata Rahmad dalam keterangan pers kepada Parlementaria, Rabu (5/1/2022). Politisi PDI-Perjuangan tersebut mengatakan, pemerintah hendaknya menerapkan kebijakan tersebut secara dinamis sehingga ketentuan soal PTM terbatas yang wajib diikuti murid sekolah dapat diubah menyesuaikan kondisi.

 

Untuk itu, ia meminta pemerintah mencermati situasi dan kondisi kasus Covid-19, khususnya varian Omicron dari waktu ke waktu. "Kalau sesuatunya darurat atau suasananya mengharuskan untuk dilakukan satu online ya segera dilakukan online dengan mengubah keputusan maupun kebijakan," ujar Rahmad.

 

Demi mencegah munculnya klaster penularan Covid-19 dalam pelaksanaan PTM, Rahmad mendorong agar vaksinasi bagi anak usia sekolah terus digenjot serta meminta pihak sekolah melaksanakan tes acak supaya mereka yang terpapar Covid-19 dapat ditangani dengan cepat. “Kita juga harus waspada dengan megnedukasi kepada masyarakat khususnya anak-anak kita yang akan melakukan tatap muka dengan menjaga protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat,” tutup legislator dapil Jawa Tengah V itu. (rnm/sf)

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...